Kaltim.aman.or.id Bupati Kutai Barat, Fransikus Xaverius Yapan menyambut baik Proposal Penetapan Hak Komunal untuk Wilayah Adat Muara Tae. Hal ini diungkapkannya ketika bertemu dengan Masyarakat Adat Muara Tae dan jaringan pendamping yang terdiri dari Kaoem Telapak dan JALH, di Kantor Bupati, Barong Tongkok, Kutai Barat, Kaltim (22/05/2017).
Pertemuan dengan bupati sendiri bukan jadwal menerima tamu, akan tetapi bupati tetap bersedia bertemu dan menerima kedatangan Masyarakat Adat Muara Tae. Pihak Bupati dan Pemerintah Kutai Barat sangat antusias dengan inisiatif Masyarakat Adat Muara Tae mempertahankan wilayah adatnya karena memang penetapan wilayah adat ini sendiri merupakan program Pemerintah Kutai Barat dan ada anggaranya. Bupati sendiri akan menindaklanjuti proses ini dengan membentuk tim Iventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kabupaten Kutai Barat.
Menurut Hamsuri dari Kaoem Telapak yang mendampingi Masyarakat Adat Muara Tae ketika bertemu dengan bupati “kami optimis proses ini akan bersambut positif dengan semangat Pemkab Kubar yang juga berkomitmen untuk pencapaian target agraria. Selain itu kami juga berharap proses ini menjadi ruang dialog untuk proses persoalan – persoalan tata batas wilayah masyarakat adat di Kabupaten Kubar Khususnya Masyarakat Adat Muara Tae”. Tegas Hamsuri.
Hamsuri juga menambahkan yang paling utama dalam proses ini adalah meneguhkan eksistensi masyarakat adat dalam penguasaan wilayah adatnya yang terkoneksi dengan kebijakan penataan ruang pemkab setempat.
Sambutan antusias juga disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Barat, Jacob Tullur yang ingin terlibat aktif membatu dalam proses ini dengan memberi masukkan terkait langkah – langkah dalam proses selanjutnya kepada pemerintah. Sekda juga akan mengawal secara langsung dalam pembentukan Tim IP4T.
Masrani, Warga Muara Tae menyambut senang dengan hasil awal pertemuan dengan bupati dan Pemkab Kubar ini “Kami sangat senang dengan sambutan hangat Pemkab Kubar ini terutama pada Bupati dan Sekda yang menyambut positif, tapi proses ini sendiri masih panjang kedepannya dan tentu akan banyak hambatan – hambatan. Kami berharap pemerintah dapat fokus dalam membantu Muara Tae dalam menghadapi hambatan – hambatan dalam proses penetapan Wilayah Adat Muara Tae termasuk juga hambatan menyangkut konflik internal, kami berharap pihak Pemkab bisa melihat lebih jernih sehingga menjadikan kekurangan – kekurangan di masyarakat itu bukan hambatan atau kesalahan masyarakat tapi justru menganggap itu sebagai tanggung jawab pemerintah untuk membatu masyarakat.”Kata Masrani.